Search
Close this search box.

Massa Suara Perempuan Indonesia Geruduk Jokowi Bawa Beberapa Tuntutan

20240308_API IWD 2024
Sejumlah massa aksi berkumpul di depan gedung Monumen Nasional (Monas), memperingati Hari Perempuan Internasional (buruhperempuan.net/Venda)

Memperingati Hari Perempuan Internasional, massa Aliansi Suara Perempuan Indonesia menyelenggarakan aksi massa bertajuk “ Perempuan Indonesia Geruduk Istana, Adili Jokowi, Perusak Demokrasi” pada Jumat, 8/03/2024, sejak pukul 08.00 hingga 12.30 WIB, di DKI Jakarta. 

Awalnya, massa aksi berkumpul di depan gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan bergerak menuju ke depan Istana Negara. Namun, karena jalan di depan Istana Negara diblokade oleh aparat maka rute perjalan dipindah menjadi Bawaslu ke Monumen Nasional.

Jumisih, ketua umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), sekaligus salah satu inisiator Aliansi Suara Perempuan dalam IWD 2024, menegaskan aliansi ini dibangun atas dasar keprihatinan bersama terhadap berbagai masalah struktural yang menimpa kaum perempuan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

“Bulan lalu, melihat momentum IWD yang makin dekat,  FSBPI, Perempuan Mahardika, dan teman-teman gerakan perempuan bertemu lalu mendiskusikan  problem-problem yang kami hadapi, hingga akhirnya sepakat melibatkan teman-teman lainnya dalam aliansi ini,” ujar Jumisih.

Hasil diskusi yang melibatkan berbagai unsur gerakan, mulai dari perburuhan, pekerja rumah tangga, perempuan, HAM, gerakan anti korupsi, tani, nelayan, migran, masyarakat adat, kelompok minoritas agama, etnis, dan orientasi seksual, kaum miskin kota, hingga kelompok gender non-biner, menghadirkan kesadaran bahwa masalah-masalah struktural yang terjadi dalam 10 tahun terakhir tak lepas dari kebijakan politik Presiden Joko Widodo selaku kepala negara. 

Oleh sebab itu, isu yang mengemuka dari tiap sektor dielaborasi dan dijadikan tuntutan politik aliansi. 

“Dengan aksi bersama ini kami berharap teman-teman tidak merasa berjuang sendiri, karena yang dirugikan oleh kebijakan Jokowi bukan hanya pekerja,” pungkas Jumisih. 

Dalam aliansi yang terdiri dari Perempuan Mahardhika, Jala PRT, Konde.co, FSBPI, YLBHI, Koalisi Perempuan Indonesia, FAMM Indonesia, Institut Sarinah, Perhimpunan Jiwa Sehat, YAPPIKA, LBH Apik Jakarta, Forum Pengada Layanan, Asosiasi LBH Apik Indonesia, KontraS, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, Amartya, KIARA, PPNI, WMW Indonesia, LBH APIK Semarang, Marsinah.id, LPM Didaktika,  Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, SafeNet, AMAN Indonesia, SPK, Transparency International Indonesia, Federasi Serikat Pekka Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Cakra Wikara Indonesia, Libu Perempuan, Perkumpulan Puan Seni Indonesia, Yayasan Tifa, Arus Pelangi, Sejuk, YLBH Apik Sulawesi Tengah, LBH Apik Jawa Barat, Warga Kampung Susun Bayam, Solidaritas Pemuda Rawamangun, Front Pemuda Perjuangan Indonesia, Komunal Bawah Tanah dan Sindikasi ini. 

Dalam seruan mereka, terdapat beberapa tuntutan utama, yaitu memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan melindungi hak-hak kelompok rentan, terutama perempuan.

Kedua, pengesahan Rancangan Undang-Undang yang masih tertunda, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Perlindungan Masyarakat Adat, RUU Anti Diskriminasi, dan Raperda Bantuan Hukum DKI Jakarta. 

Tujuan dari pengesahan RUU tersebut adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mendukung implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang merupakan langkah penting dalam memerangi kekerasan seksual di Indonesia.

Aliansi ini juga menekankan pentingnya ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No 190 Tahun 2019, yang berfokus pada penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ini merupakan langkah krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi semua pekerja, terutama perempuan.

Seruan untuk pencabutan dan pembatalan regulasi yang dianggap anti-demokrasi dan merugikan perempuan dan kelompok minoritas lainnya juga menjadi bagian dari agenda mereka, yakni Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang ITE, adalah contoh kebijakan yang mereka soroti karena dianggap merugikan kebebasan sipil dan hak-hak perempuan.

Dalam upaya untuk melindungi pembela hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan, aliansi ini mendesak pemerintah untuk menyusun pengaturan perlindungan khusus yang dapat mencegah praktik kekerasan, serangan, dan kriminalisasi terhadap mereka. 

Selain itu, mereka meminta pemerintah untuk mengeluarkan larangan terhadap kebijakan yang berpotensi diskriminatif berbasis gender dan orientasi seksual, serta untuk mengakomodasi kebutuhan maternitas perempuan buruh dan menyediakan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas di lingkungan kerja.

Mereka juga menuntut agar pemerintah segera membangun tata kelola pangan yang berkelanjutan dan menurunkan harga sembako. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk menjamin keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. 

Terakhir, aliansi mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan pelanggaran HAM saat ini secara berkeadilan, dengan fokus pada pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban.

Seruan ini mencerminkan komitmen kuat dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk mendorong perubahan sosial dan hukum yang inklusif dan berkelanjutan, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan egaliter.